Lewat "Nada dan Dakwah", Rhoma juga mendapatkan nominasi aktor pemeran utama terbaik untuk FFI 1992.

Pada tahun 1992 juga, Rhoma mendapatkan pengakuan dari dunia musik Amerika, saat majalah Entertainment edisi Februari tahun tersebut mencantumkannya sebagai "Indonesian Rocker". Album berisikan lagu Rhoma mendapat ulasan sebagai alunan musik yang seolah datang dari planet lain, dan mendapatkan predikat A+ yang sangat istimewa.

Terkadang Rhoma berseberangan dengan pemerintah saat melakukan kritik sosial untuk menggugat kebijakan yang dianggapnya kurang sesuai dengan kaidah agama, seperti legalisasi Porkas dan SDSB. Lagu-lagu seperti "Pemilu" dan "Hak Asasi" (1977), "Sumbangan" dan "Judi" (1980), serta "Indonesia" (1982) sarat kritik dan sentilan, sehingga dia sempat diinterogasi pihak militer di era Orde Baru, dan dicekal tampil di TVRI selama 11 tahun lamanya.

Rhoma juga pernah duduk sebagai wakil rakyat dalam DPR. Untuk membuat syiar dan dakwahnya lebih efektif, dia menggandeng partai-partai politik yang punya jalur, jangkauan, serta akses yang luas.

Rhoma juga berpartisipasi aktif dalam menggunakan jalur politik untuk syiar dan dakwah, dengan turut mengusulkan beberapa butir Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUPP) ke DPR.

Rhoma tidak hanya mencurahkan perhatiannya pada dakwah dan syiar, tapi dia juga peduli dengan nasib sesama musisi, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia Dangdut. Dia mendirikan PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia) dan menjabat sebagai Ketua Umumnya. Dia juga memimpin pendirian AHDCI (Asosiasi Hak Cipta Musik Dangdut Indonesia) untuk memperjuangkan hak atas pembagian royalti yang lebih baik untuk para pencipta musik Dangdut.